REFORMASI DI INDONESIA
A. PROSES BERAKHIRNYA MASA PEMERINTAHANORDE BARU |
Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia pada awalnya menunjukkan prestasi yang membanggakan dalam berbagai bidang antara lain :
1. Dalam bidang politik, mampu menciptakan stabilitas politik, sehingga tidak terjadi
konflik-konflik antar warga.
2. Dalam bidang ekonomi, mampu menciptakan tata ekonomi yang mapan, sehingga
kebutuhan rakyat dapat tercapai. Swasembada beras tercapai pada tahun 1985.
3. Bidang budaya, dapat mengembangkan budaya daerah maupun nasional.
Namun perkembangan pembangunan fisik ini kurang diimbangi dengan pembangunan mental spiritual yang memadai. Sehingga menimbulkan perilaku yang kurang baik dan yang paling menonjol yakni KKN (Karupsi, Kolusi dan Nepotisme)
Tindakan KKN ini mempunyai pengaruh yang luas dalam berbagai macam kehidupan. Akhirnya timbul krisis, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun bidang hukum.
1. Krisis Politik
Berdasarkan UUD 1945 bahwa kedaulatan pemerintah Indonesia ada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun karena keanggotaan MPR terkesan nepotisme dalam proses pengangkatannya, sehingga mekanisme kerjanya tidak dapat maksimal.
Keadaan seperti ini, menimbulkan rasa tidak percaya kepada instansi pemerintah, sehingga melahirkan gerakan reformasi. Reformasi yang digerakkan oleh para mahasiswa dan kaum intelektual menyoroti tindakan-tindakan yang dianggap tidak benar di antaranya yakni masalah Dwifungsi ABRI, KKN, praktek monopoli dan 5 paket undang-undang politik.
Kondisi dan situasi di tanah air semakin memanas dengan adanya konflik horizontal antar warga masyarakat, misalnya terjadinya pertikaian internal dalam Partai Demokrasi Indonesia, kerusuhan di Situbondo (Jawa Timur), Sanggau Ledo.
Pemilihan Umum tahun 1997 yang ditandai dengan kemenangan Golkar secara multak dan terpilihnya kembali Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Umum MPR 1998 semakin meningkatkan perjuangan para mahasiswa untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Puncak perjuangan para mahasiswa terjadi ketika berhasil menduduki Gedung DPR/MPR pada bulan Mei 1998 Presiden Suharto menyatakan berhenti dan diganti oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie.
2. Krisis Ekonomi
Pada pertengahan tahun 1997, krisis moneter melanda negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :
1. Peletakan dasar ekonomi yang lemah.
2. Terjadinya inflasi yang tinggi.
3. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
4. Tingginya beban utang luar negeri yang ditanggung oleh Indonesia.
Situasi ini semakin memacu dan memicu terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Akibatnya, iklim usaha di Indonesia bertambah lesu, banyak perusahaan tutup karena tidak mampu melanjutkan usahanya. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, yakni PHK karyawan terjadi di mana-mana, pengganguran merajalela, kemiskinan terus bertambah, dan daya beli masyarakat rendah.
Sementara itu, kondisi perbankan di Indonesia juga semakin memprihatinkan. Banyak bank-bank yang bermasalah. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah melakukan tindakan antara lain:
a. Melikuidasi bank-bank bermasalah.
b. Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan menyalurkan Kredit Likuidasi Bank Indonesia.
Namun, usaha ini belum membawa hasil yang menyenangkan, sehingga beban pemerintah semakin berat. Kondisi ini diperparah dengan adanya perilaku para spekulan valuta asing yang memanfaatkan keuntungan sesaat.
Untuk mengatasi krisis yang melanda Indonesia, maka pemerintah meminta bantuan dana pembangunan dari institusi internasional, yakni International Monetary Fund (IMF). Pada tanggal 15 Januari 1998 Presiden Suharto menandatangani 50 butir Letter of Intent yang disaksikan oleh Direktur IMF Asia, sebagai syarat untuk mendapatkan kucuran dana bantuan luar negeri tersebut. Adanya penandatangan ini menunjukkan utang luar negeri Indonesia semakin meningkat.
Keadaan ekonomi Indonesia yang terpuruh ini mempunyai pengaruh ke dalam maupun ke luar negeri. Pengaruh ke dalam yakni munculnya krisis kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintah, rakyat semkain berat menghadapi kehidupan dengan sulitnya mendapatkan sembako maupun meningkatnya harga BBM. Pengaruh ke luar yakni para investor asing mulai menyangsikan terhadap Indonesia, maka banyak investor yang memindahkan modalnya ke negeri lain.
2. Krisis Sosial
Krisis politik dan ekonomi yang berkembang di Indonesia mendorong munculnya masalah baru dalam bidang sosial. Masyakarat mulai tidak percaya terhadap pemerintah. Sehingga menimbulkan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menuntut Presiden Suharto mundur dari jabatannya, misalnya KAMMI dan Forkot.
Sementara itu krisis sosial horizontal di Indonesia juga menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya pertikaian antar kelompok masyarakat maupun kerusuhan yang disebabkan adanya kesenjangan sosial. Kerusakan yang sangat menonjol terjadi di Jakarta dan Solo pada tanggal 13-14 dan 15 Mei 1998. Akibatnya dari kerusuhan ini kehidupan masyarakat terganggu. Sebab dengan banyaknya toko, swalayan maupun pabrik yang dibakar, dirusak dan dijarah, banyak warga masyarakat yang kehilangan pekerjaan, timbul pengangguran diberbagai tempat.
Kondisi ini semakin memberatkan beban masyarakat. Kondisi masyarakat semakin memanas sehingga mudah marah, mudah diadu domba dan mudah melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma.
B. REFORMASI |
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah yang lebih baik. Perubahan ini didasarkan pada pola berpikir yang terbuka, transparan, jujur dan bersih.
Tujuan reformasi adalah memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1. Hal-hal yang melatar belakangi Lahirnya Reformasi
a. Faktor politik
1). Adanya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan.
2). Semakin banyaknya kaum intelektual yang krisis terhadap pemerintahan.
3). Pemerintah Orde Baru yang terkesan otoriter dan tertutup.
4). Keinginan masyarakat untuk menegakkan demokrasi dan hukum.
b. Faktor ekonomi
1). Merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga mengakibatkan timbulnya krisis moneter.
2). Banyaknya bank yang bermasalah.
3). Naiknya harga sembako (sembilan bahan pokok)
4). Utang luar negeri yang terus bertambah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat luar pada Indonesia.
c. Faktor sosial
1). Banyaknya pengangguran yang mendorong perilaku negatif dalam masyarakat.
2). Timbulnya kerusuhan di beberapa daerah.
2. Kronologi Jalannya Reformasi
a. Pada bulan Mei 1997 diadakan pemilihan umum dengan kemenangan mutlah pada Golkar.
b. Bulan Februari 1998 mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat mulai melakukan aksi-aksi demontrasi.
c. Bulan Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR, Suharto terpilih lagi menjadi Presiden Republik Indonesia.
d. Tanggal 4 Mei 1998 pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM.
e. Tanggal 12 Mei 1998 para mahasiswa mengadakan aksi unjuk rasa dalam aksi ini ada empat mahasiswa meninggal dunia.
f. Tanggal 13-14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan Solo.
g. Tanggal 19 Mei 1998 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berbondong-bondong long march menuju Gedung DPR/MPR untuk unjuk rasa menuntut turunya Presiden Suharto dari jabatannya. Sementara itu Presiden Suharto mengumpulkan beberapa tokoh untuk membentuk Dewan Reformasi, tetapi gagal.
h. Tanggal 12 Mei 1998 Presiden Suharto menyatakan pengunduran diri dari jabatan presiden dan diganti oleh B.J. Habibie.
3. Agenda Reformasi
a. Adili Soeharto dengan kroni-kroninya
b.Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
c. Amandemen UUD 1945
d. Otonomi Daerah seluas-luasnya.
e. Pemerintah yang bersih dari KKN
B. MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN PROF.DR.IR.B.J.HABIBIE |
Setelah mendapat desakan dari mahasiswa dan masyarakat serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Pada saat yang sama berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J.Habibie menggantikan kedudukan sebagai Presiden RI. Oleh karena itu juga dilakukan pelantikan B.J.Habibie sebagai Presiden RI oleh Ketua Mahkamah Agung.
Setelah dilantik sebagai PResiden RI. B.J. Habibie menghadapi masalah-masalah kompleks, diantaranya sebagai berikut :
1. Terjadinya krisis ekonomi yang belum dapat diatasi, sehingga dapat menimbulkan masalah lain yakni pengangguran yang meningkat, lesunya dunia usaha serta meningkatnya tindak kriminalitas yang meningkat.
2. Masih banyaknya tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah.
Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, maka pada masa pemerintahan B.J. Habibie diambil langkah-langkah antara lain :
1. Bidang Politik
a. Membentuk kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini meliputi perwakilan dari Militer, Golkar, PPP dan PDI.
b. Memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
c. Menghapus Dwifunsi ABRI.
d. Melaksanakan pemlihan umum tahun 1999. Setelah dilaksanakan pemilu tanggal 7 Juni 1999 dari 48 parpol peserta pemilu terdapat 5 partai besar yang menempati urutan tertinggi, yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP dan PAN.
e. Memberikan amnesti kepada para tahanan politik Orde Baru.
f. Melaksanakan Sidang Istimewa MPR dari tanggal 10-13 November 1998 yang berhasil menetapkan 12 Ketetapan MPR.
g. Melaksanakan jajak pendapat di Timor Timur yang akhirnya Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
2. Bidang Umum
Masa pemerintahan B.J.Habibie berusaha melakukan reformasi hukum sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Target reformasi hukum menyangkut tiga hal, yaitu substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, serta institusi pendidikan yang independen.
3. Bidang Ekonomi
a. Merekapitulasi perbankan.
b. Merekonstruksi perekomian nasional.
c. Melikuidasi beberapat bang yang tidak sehat.
d. Menaikkan nilai tukar terhadap dollar AS hingga di bawah Rp.10.000,-
e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.
D. MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) |
Dalam sidang Paripurna MPR XII tanggal 19 Oktober 1999 pidato pertanggunjawaban Predisen B.J. Habibie ditolak oleh MPR melalui voting. Dengan penolakan ini, maka peluang Habibie untuk mencalomkan diri kembali sebagai Presiden RI semakin tipis.
Dalam pencalonan dan pemilihan di MPR pada sidang yang sama, maka terpilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Sukarnoputri sebagai wakil presiden.
Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid tindakan yang dilakukan antara lain :
1. Melanjutkan perjuangan untuk demokrasi.
2. Restrukturisasi lembaga pemerintahan departemen-departemen yang dinilai tidak efektid dihapuskan dan tugasnya dilimpahkan pada pemerintah daerah, misalnya Departemen Penerangan dan Departemen Sosial.
Pada masa pemerintahan Gus Dur kondisi politik tidak stabil sebab sering terjadi pertentangan antar partai atau intern partai, dan kemelut dalam tubuh kabinet. Melihat situasi ini para lawan politik atau intern partai, dan kemelut dalam tubuh kabinet. Melihat situasi ini para lawan politik Presiden Abdurrahman Wahid yang berada di DPR berusaha untuk menjatuhkan pemerintahannya melalui masalah nonbudgeter. Akhirnya pada saat timbul masalah penyelewengan dana bulog dan dana hibah dari Brunei Darussalam, DPR mengadakan konsultasi dengan MPR untuk mengadakan sidang. Menghadapi situasi ini pada tanggal 22 Juli 2001 Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi pembubaran DPR/MPR dan membekukan partai Golkar. Namun dekrit itu tidak mendapat dukungan secara aklamasi.
Dalam sidang istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001 melengserkan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati ditetapkan sebagai presiden secara aklamasi.
E. MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SUKARNO PUTRI BERAKHIRNYA MASA PEMERINTAHAN |
Setelah diangkat menjadi presiden dalam sidang istimewa MPR tahun 2001, Megawati membentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Gotong Royong. Langkah-langkah politik Presiden Megawati antara lain :
1. Memelihara dan memantapkan stabilitas nasional.
2. Menjaga keutuhan NKRI.
3. Membangun tatanan politik baru.
4. Melanjutkan amandemen UUD 1945.
5. Meluruskan otonomi daerah.
F. MASA KEPIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) |
1. Periode 2004 – 2009
SBY-Kalla mengungguli pasangan Megawati-Hasyim pada pemilu 20 September 2004. Pemilu pertama dimana rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
Langkah-langkah pemerintahan SBY antara lain :
a. Melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada masa Megawati.
b. Memperbaiki iklim investasi dan pembangunan infrastruktur massal untuk menciptakan lapangan kerja baru.
c. Menekan kurs rupiah terhadap dollar Amerika (Rp.0.150 per US$).
d. Pemberantasn korupsi, banyak koruptor yang berhasil ditangkap dan dipenjarakan.
e. Mengangkat Menhan Sipil.
f. Penyelesaian masalah Aceh secara damai, mengadakan perundingan dengan GAM di Helsinki Finlandia.
g. Memerangi terorisme.
h. Menanggulangi berbagai bencana alam seperti tsunami di Aceh, dan lain-lain.
2. Periode 2009-2014
Pada pemilu 2009, SBY berpasangan dengan Budiono berhasil mengungguli pasangan lain dalam satu putaran. Untuk memperkuat pemerintahannya, SBY bersama Partai Demokratnya berkoalisi dengan Golkar, PKS, PAN, PKB dan PPP.
Hal-hal yang terjadi dalam 100 hari pemerintahannya :
a. Keberhasilan memerangi terorisme dengan berhasil ditembak matinya Nurdin M.Top dan Dulmatin.
b. Gencar memberantas korupsi dengan membentuk Satgas Pemberantasan Markus (Makelar Kasus) diantaranya berhasil mengungkapkan markus perpajakan.
c. Skandal Century yang menyebabkan DPR membentuk Panitia Angket dan mengeluarkan rekomendasi Century.
d. Adanya issue kriminalisasi KPK.
e. Adanya demo-demo mahasiswa di berbagai daerah untuk memperjuangkan amanat penderitaan rakyat.